Rajawaliborneo.com. Pontianak, Kalimantan Barat – Perusahaan Outsourcing milik Keluarga Mantan Gubernur tak bayar Gaji Karyawan. Sejumlah Satpam dan Cleaning Service Rumah Sakit Soedarso dan Dinas Dinas Pemda Kalbar mengundurkan diri.
Kedua Perusahaan tersebut dikelola oleh keluarga besar mantan Pejabat Penting pemda Kalbar yang sudah berkuasa selama 5 tahun ini. Pengelola perusahaan keluarga tersebut adalah berinisial IFN selaku pimpinan perusahaan.Rzl selalu manajer nya yang juga berstatus sebagai ASN di biro umum Kantor Gubernur yang merupakan adik kandung dari pejabat yang berkuasa saat itu.Kemudian BL dan SA yang juga abang kandung dari pejabat tersebut.
Selain Rzl.Oknum ASN Biro Umum Kantor Gubernur yang mengelola dan memonopoli perusahaan outsourcing Juga ada adik dari mantan Gubernur berinisial Hel yang merupakan Dosen Politeknik Negeri Pontianak yang juga menguasai Proyek proyek fisik di Rumah Sakit Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Singkawang.Bahkan Proyek proyek di Dinas Perkim dan Dinas lainnya masih di kuasai oleh oknum Dosen Polnep tersebut walau abangnya sudah tidak menjadi Gubernur lagi. Sejumlah PPK yang di mintai komentarnya akan masalah ini juga tidak berani bersuara karena kalau tidak dilayani maka terancam di ganti.
Bukan menjadi Rahasia umum lagi sejak tahun 2019 kala Gubernur Kalbar di Jabat oleh Mantan Walikota Pontianak muncul Perusahaan Outsourcing bernama PT. BMK dan PT. KJ yang mengambil alih dan memonopoli seluruh jasa Cleaning Service dan Tenaga Satpam di Kantor Gubernur, Rumah Sakit Soedarso dan seluruh Dinas Instansi dilingkungan Pemda Kalbar.
Adalah Budi bukan nama sebenarnya mengaku terpaksa mengundurkan diri dari tenaga Satpam di Rumah Sakit milik Pemda Kalbar karena sejak januari 2024 hingga bulan maret ini gaji mereka belum dibayarkan Perusahaan Outsourcing milik Keluarga Mantan Gubernur tersebut. Ini bukan yang pertama kali perusahaan terlambat membayar gaji bahkan sejak 5 tahun bekerja sudah beberapa kali bermasalah dengan Gaji mereka. Kami tidak bisa berbuat banyak kata budi.
Apabila kami bersuara lantang menanyakan masalah gaji.kami terancam di pecat. Bukan hanya kami yang menjadi Satpam di rumah sakit terbesar di Kalbar ini yang belum di bayarkan gajinya.Rekan rekan kami sesama satpam yang bekerja di Dinas Dinas sepanjang jalan Ayani Pontianak juga belum di bayarkan gajinya.
Yang miris lagi adalah sebut saja namanya Putri seorang Cleaning Service yang bekerja di salah satu Dinas dibawah Perusahaan Outsourcing tersebut juga mengaku sudah tiga bukan gajinya tidak di bayar. Ini juga bukan hal pertama kali tapi sudah beberapa kali.Bahkan kata putri kami juga sudah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar juga tidak ada kepastianya.Kami menduga Dinas tersebut merasa takut karena perusahaan Outsourcing ini milik Mantan Pejabat yang sangat berkuasa.
Semua Assisten, Kepala Biro di lingkungan Kantor Gubernur hingga seluruh Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kalbar tidak ada yang berani dan mampu menolak kedua Perusahaan ini karena mereka tau kalau perusahaan tersebut adalah milik saudara dan keluarga Pimpinan tertinggi mereka.
Beberapa kali sejumlah tenaga Outsourcing ini melaporkan permasalahan hak hak karyawan yang belum di bayarkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, namun hasilnya sia sia bahkan malah yang ketauan melapor langsung dipecat secara sepihak.
Di harapkan ke depan Jika terpilih Pemimpin baru Kalbar hasil Pilkada 2024 mendatang untuk dapat meninjau ulang kedua perusahaan keluarga mantan Pejabat Penting pemda Kalbar itu yang selama ini memonopoli Jasa Cleaning Service dan Satpam di lingkungan pemda Kalbar yang dinilai sering bermasalah dengan tenaga Outsourcing nya.