Rajawaliborneo.com. Kayong Utara, Kalimantan Barat – Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pulau Pelapis menggelar aksi di Kantor Desa Pelapis, Jumat (6/12/2024) pukul 13.00 WIB. Aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Kepala Desa Pelapis terkait pengelolaan tanah di Pulau Penebang serta transparansi pengelolaan dana desa. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan yang dirangkum dalam tiga kategori utama:
A. Tuntutan Terkait Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT).
Masyarakat menyoroti dugaan adanya praktik mafia tanah yang melibatkan Kepala Desa Pelapis dan Sumardi beserta keluarganya dalam penerbitan SP2FBT untuk PT. Dharma Inti Bersama. Mereka menuntut yaitu :
1. Salinan lengkap SP2FBT yang diterbitkan.
2. Penjelasan dasar hukum penerbitan SP2FBT dalam luas tertentu.
3. Transparansi proses pemeriksaan fisik tanah sebelum penerbitan SP2FBT.
4. Pembatalan SP2FBT yang diduga cacat hukum.
Selain itu, masyarakat mendesak evaluasi tim perwakilan dari Tim 6 yang dianggap tidak transparan dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
B. Transparansi Penggunaan Dana Desa (2018-2024).
Masyarakat juga menuntut keterbukaan terkait pengelolaan dana desa, termasuk yaitu sebagai berikut:
1. Salinan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dari 2018 hingga 2024.
2. Pelaksanaan musyawarah desa yang transparan terkait pembangunan desa.
3. Larangan rangkap jabatan oleh perangkat desa.
4. Penegasan ulang komitmen desa terhadap program pembangunan nasional, seperti penguatan SDM dan pemberantasan korupsi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
C. Pengelolaan Gas Bersubsidi 3 Kg
Masalah distribusi gas bersubsidi turut menjadi perhatian. Warga menuntut transparansi terkait:
1. Izin pangkalan gas di Desa Pelapis.
2. Kuota dan harga eceran tertinggi (HET) gas subsidi.
3. Dugaan praktik mafia dalam distribusi gas bersubsidi di desa tersebut.
Aksi ini dihadiri sejumlah pihak, termasuk Camat Kepulauan Karimata, Koramil Kecamatan Pulau Maya, Kapolsek Pulau Maya, Wakapolres Kayong Utara beserta jajaran, serta Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Ketapang.
Masyarakat berharap tuntutan ini segera ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Pelapis dan pihak terkait. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber dayadesa demi kesejahteraan masyarakat.
Sumber : DPD IWOI KETAPANG.
Pewarta : SPD.