Rajawaliborneo.com. Muratara, Sumatera Selatan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Muratara (AHMM) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, Senin (25/11/2024).
Dok. Aliansi Mahasiswa Kabupaten Muratara Demo di Kantor Bupati.
Aksi damai ini dilakukan untuk menuntut tiga poin penting terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pertama, adanya dugaan korupsi pada 35 proyek di Dinas PUPR Muratara berdasarkan temuan BPK, dengan kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah. Kedua, kurangnya transparansi dalam proses seleksi PPPK tahun 2023. Ketiga, maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di hulu Sungai Tiku dan hulu Sungai Rawas, yang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa air sungai yang menjadi keruh.
“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi di Dinas PUPR Muratara yang mencapai miliaran rupiah,” kata Birzu kepada wartawan usai aksi tersebut.
Birzu juga menegaskan bahwa Aliansi Mahasiswa Muratara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera mengusut tuntas temuan BPK terkait Dinas PUPR Muratara tahun 2023.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Muratara mengaku kecewa karena tidak ada perwakilan Pemerintah Kabupaten Muratara yang memberikan keterangan terkait tuntutan mereka. “Kami bahkan sempat dihalau oleh tim pengamanan dari paslon 02,” tutur Birzu.
Birzu menjelaskan, aksi damai yang dilakukan hari ini belum membuahkan hasil. “Hingga saat ini, tidak ada satu pun pihak dari Pemkab Muratara yang menemui kami untuk berdialog,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Karena hari ini belum ada tanggapan dari Pemkab Muratara, insya Allah besok pagi kami akan melakukan aksi lagi di tempat yang sama.”
Pewarta : JUN.