Rajawaliborneo.com. Kota Bandung – Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, serta pelayanan publik. Apalagi di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, inovasi teknologi digital menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Implementasi _blockchain_, terutama di pemerintahan di Indonesia, masih pada tahap awal. Karenanya, diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.
Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi tuan rumah Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 yang bertujuan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan teknologi _blockchain_, khususnya di lingkungan pemda.
“Kami memandang pentingnya percepatan inovasi _blockchain_ dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategis, seperti pengembangan _smart city_, e-Government, serta perlindungan data pribadi,” ucap Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Selasa (5/11/2024).
Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 akan berlangsung di Hotel Pullman Kota Bandung, Rabu (6/11/2024). Berbagai instansi pemerintah akan terlibat dalam acara tersebut. Ada banyak pembicara dari berbagai pihak yang akan memeriahkan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024.
Terdapat empat sesi diskusi panel dalam Local Government Blockchain Forum & Festival 2024. Diskusi panel sesi pertama bertajuk _”Getting Started with Blockchain: A Basic Overview” dengan panelis Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.
Diskusi panel sesi kedua mengambil tajuk _”Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation”_ dengan panelis Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri Yanuar Andryana Putra.
Sementara diskusi panel sesi ketiga bertajuk _”Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services”_ dengan panelis Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, Kepala Pusat Data & Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nazib Faisal, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Subject Matter Expert Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda.
Sedangkan diskusi panel sesi keempat bertajuk _”Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation”_ dengan panelis Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, President PANDI John Sihar Simanjuntak, Chief Data Officer Lokadata Ahmad Suwandi, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.
Melalui diskusi panel tersebut, Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan _blockchain_ di Indonesia, sekaligus menjadi platform bagi pemerintah daerah dan nasional untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Ika menambahkan, acara tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman teknologi _blockchain_, mendorong eksplorasi potensi teknologi _blockchain_, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan nasional dalam merancang _roadmap_ terpadu yang mendukung pemanfaatan teknologi _blockchain_, dan mendorong langkah konkret pengembangan strategi implementasi _blockchain_ di berbagai sektor dan organisasi.
Adapun peserta Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 berasal dari tingkat daerah maupun nasional, termasuk Diskominfo Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, kecamatan, serta kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dirjen Dukcapil, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Dengan kehadiran para pemangku kepentingan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menyusun _roadmap_ implementasi _blockchain_ yang terarah dan berdampak luas bagi pembangunan nasional,” ucap Ika.
Ika menuturkan, forum tersebut juga akan membahas topik-topik strategis seperti perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, serta ketahanan digital.
“Fokus utama adalah pada bagaimana teknologi _blockchain_ dapat digunakan dalam sistem digital pemerintahan untuk memproteksi data, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat ketahanan digital di tingkat daerah dan nasional,” kata Ika.
Pewarta : Redaksi