Rajawaliborneo.com. JAKARTA, Prokopim – Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bersama dengan Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi SP, Inspektur Kota Batu, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).
AAP menyampaikan, dalam Pesan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan APBD secara baik dan bertanggung jawab.
Dok . “Pj. Wali Kota Batu Hadiri Seminar Nasional dan Serahkan Laporan BPK ke Presiden Jokowi”
Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023.
Presiden juga mengingatkan bahwa WTP bukan merupakan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pemerintahan, serta perlunya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi.
Pj. Wali Kota Batu menyampaikan rasa syukur atas diraihnya kembali predikat WTP Kota Batu ke 9 kalinya berturut-turut beberapa saat lalu yang diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Batu dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Pj. Wali Kota Batu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, serta menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dalam LHP. Pj. Aries sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa anggaran daerah harus digunakan secara optimal untuk mendanai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami di Pemerintah Kota Batu memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” jelas Pj. Aries.
Pewarta : Pras.